Dinas PUPR Kabupaten Bireuen melaksanakan Konsultasi Publik II Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen sebagai bagian dari upaya memperkuat arah pembangunan, pemanfaatan ruang, serta pengembangan kawasan perkotaan yang tertata, maju dan berkelanjutan.
Pemkab Bireuen menyosialisasikan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang RTRW 2026–2046 sebagai pedoman pembangunan wilayah yang terintegrasi, berkelanjutan, berdaya saing, dan selaras dengan kebutuhan infrastruktur serta lingkungan.
Dinas PUPR Kabupaten Bireuen menerima kunjungan Tim Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka penguatan kualitas pelayanan publik melalui dialog, peninjauan sarana pelayanan, dan evaluasi pelaksanaan layanan.
Dinas PUPR Kabupaten Bireuen menetapkan ketentuan kompensasi bagi pengguna layanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 900.1.12/37 Tahun 2026.